Sekretariat JETP - sebuah inisiatif kolaboratif yang dirancang untuk mendukung transisi Indonesia dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan - berhasil menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) secara kombinasi (daring dan tatap muka) tentang “Meningkatkan Transisi Berkeadilan” di Hotel Mercure secara langsung di Jakarta, dan melalui Zoom untuk media daring. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 50 organisasi, yang mewakili 72 Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) yang diundang seperti Humanis, Transparency International dan lainnya; Think tanks, diantaranya CPI,  IRID dan WRI; dan lembaga akademis seperti LPEM UI dan PSE UGM.

FGD yang dibuka oleh kepala Sekretariat JETP – Paul Butarbutar, bertujuan untuk memaparkan Standar Transisi yang Adil 1-9 dan memperkenalkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi operasionalisasinya. Para pakar, termasuk Aang Dharmawan (UNDP Indonesia), Muhammad Fathahillah Zuhri (ETP—UNOPS), Catharine Winata (Sekretariat JETP), Nafisa Iskandar (GIZ), dan Iqbal Alamsyah (GIZ), berbagi wawasan bersama peserta dan didukung fasilitator dari ILO, ICEL, ADB dan konsultan ETP. 

Paul Butarbutar, Kepala Sekretariat JETP, dalam pembukaan menekankan bahwa "transisi energi yang adil harus mendukung pertumbuhan ekonomi seiring dengan memastikan bahwa energi alternatif tetap terjangkau bagi semua kalangan."

Acara ini menjadi wadah untuk mengumpulkan masukan dan wawasan dari peserta untuk menyempurnakan dan merevisi dokumen Rencana Kebijakan Investasi Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan - CIPP) untuk tahun 2024. Upaya kolaboratif ini merupakan komitmen Sekretariat JETP untuk memastikan proses transisi yang inklusif dan adil.

Inti dari diskusi tersebut adalah pengenalan Standar Transisi Berkeadilan 1-9, yang meletakkan dasar pengimplementasian  dan prinsip yang adil yang penting untuk transisi energi. Standar-standar ini menjadi perencanaan awal panduan bagi  para pemangku kepentingan dalam mencapai transformasi yang adil dan inklusif.

Titik fokus lainnya adalah mekanisme pemantauan dan evaluasi, yang sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur dalam penerapan standar. Dengan mengeksplorasi mekanisme ini, para peserta secara kolektif berupaya membangun kerangka kerja yang kuat untuk keberhasilan operasional.

FGD menyoroti pentingnya melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) sebagai salah satu mitra penting dalam pengembangan kebijakan. Melalui partisipasi aktif, CSO menawarkan perspektif unik dan umpan balik yang berharga, yang memperkuat peran mereka sebagai jembatan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Presentasi kelompok kolaboratif semakin memperkaya dialog, memungkinkan para peserta untuk bertukar ide-ide inovatif dan mengidentifikasi solusi yang dapat ditindaklanjuti. Diskusi memuncak pada kesimpulan dan rekomendasi utama, yang menekankan perlunya proses pengambilan keputusan yang inklusif di semua tingkatan.

Acara ini juga membahas pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat dan peran mereka dalam mendorong dampak pergerakan akar rumput (grassroot), serta memastikan relevansi kebijakan. Hal ini dilengkapi dengan diskusi tentang program peningkatan keterampilan dan pelatihan kembali pekerja informal untuk memberdayakan mereka agar dapat beradaptasi dengan transisi energi yang terus berkembang.

Di acara ini pun prinsip-prinsip Gender, Kesetaraan, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di diskusikan, untuk memastikan bahwa transisi tersebut memberi nilai tambah pada  semua segmen masyarakat. Beberapa mekanisme pengaduan seperti penanganan keluhan diusulkan untuk meningkatkan transparansi dan penyelesaian konflik.

Terakhir, tindakan pencegahan proaktif dieksplorasi untuk mengurangi potensi dampak buruk, yang mencerminkan pendekatan berwawasan ke depan terhadap keberlanjutan dan keadilan.

FGD ini merupakan komitmen Sekretariat JETP untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat guna membahas dan merencanakan transisi energi yang adil dan inklusif  dan memastikan semua pihak terlibat dalam transisi energi ini.